Penolakan terhadap Kebijakan Kemasan Polos
Rencana penerapan kemasan polos pada rokok yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) mendapat kritik dari Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI). AMTI menilai kebijakan ini berpotensi memperburuk peredaran rokok ilegal dan mengancam penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.
Ketua AMTI, Edy Sutopo, menyatakan bahwa penerapan kemasan polos akan mendorong perokok beralih ke produk rokok murah yang sebagian besar berasal dari pasar ilegal. Ia menilai hal ini tidak terlepas dari kenaikan tarif cukai yang terus-menerus, sehingga harga rokok legal semakin mahal.
“Graphic Health Warning (GHW) itu jika digabungkan dengan plain packaging akan memicu berkembangnya rokok ilegal. Yang sekarang saja, yang rokoknya itu gambarnya berwarna-warni, rokok ilegal meningkat sangat tajam,” ujar Edy dalam keterangannya.
Hilangnya Identitas Merek Dinilai Perburuk Pengawasan
Edy menjelaskan bahwa penyeragaman kemasan rokok akan menghilangkan identitas merek yang selama ini menjadi pembeda utama antara produk legal dan ilegal. Menurut dia, kondisi ini membuat produk legal lebih rentan dipalsukan dan menyulitkan konsumen membedakan rokok resmi dan ilegal.
Kesulitan tersebut, lanjut Edy, akan berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di lapangan. Pemalsuan kemasan diyakini semakin mudah dilakukan ketika seluruh merek menggunakan tampilan seragam.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat peredaran rokok ilegal pada 2023 meningkat hingga 6,86 persen. Edy menilai angka sebenarnya berpotensi lebih tinggi dan bisa semakin memburuk jika kebijakan plain packaging diterapkan.
Kekhawatiran Dampak terhadap Penerimaan Cukai
AMTI juga menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Edy menjelaskan bahwa meningkatnya peredaran rokok ilegal serta pergeseran konsumsi ke produk murah akan menggerus setoran cukai ke kas negara.
“Dampak paling nyata adalah kerugian penerimaan negara dari cukai. Selain itu, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pemerintah daerah pasti menurun drastis. Ini merugikan daerah yang mengandalkan dana tersebut untuk kesehatan dan pembangunan,” tegasnya.
Sorotan terhadap Dasar Hukum
Dari sisi regulasi, AMTI mempertanyakan kewenangan Kemenkes dalam mengatur kemasan dan identitas merek rokok. Edy berpendapat bahwa pengaturan tersebut merupakan ranah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurutnya, Kemenkes hanya memiliki kewenangan untuk mengatur peringatan kesehatan pada kemasan.
“Kemenkes hanya memiliki wewenang pada peringatan kesehatan. Jika sampai mengatur kemasan dan merek, itu sudah mengintervensi ranah yang diatur oleh undang-undang lain,” kata Edy.
Menyinggung Pengalaman Negara Lain
Edy juga menyinggung pengalaman sejumlah negara maju seperti Inggris dan Prancis yang telah menerapkan kebijakan serupa. Menurutnya, penyeragaman kemasan di negara-negara tersebut tidak terbukti signifikan menurunkan prevalensi perokok, termasuk di kalangan anak muda.
“Kalau saya baca di referensi, kebijakan yang sama di Inggris maupun Prancis ternyata tidak berhasil menekan prevalensi perokok,” ujarnya.
Industri Tembakau Indonesia Dinilai Berbeda
Edy menekankan bahwa Indonesia memiliki ekosistem pertembakauan yang besar dan kompleks, melibatkan jutaan petani, buruh, dan pelaku industri dari hulu hingga hilir. Dengan struktur tersebut, ia menilai kebijakan plain packaging berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap industri dan daerah penghasil tembakau.
Ia pun meminta pemerintah lebih fokus pada edukasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal, ketimbang menerapkan kebijakan baru yang dinilai berisiko menambah beban industri.
Menurut Edy, penghentian wacana plain packaging perlu dipertimbangkan agar tidak memicu risiko berlapis bagi penerimaan negara, pengawasan rokok ilegal, dan keberlangsungan ekosistem pertembakauan nasional.
Kesimpulan
Penolakan AMTI terhadap rencana plain packaging menyoroti risiko kebijakan kesehatan yang berpotensi berbenturan dengan realitas pasar dan penegakan hukum. Meski bertujuan melindungi kesehatan publik, kebijakan ini dinilai dapat mempercepat peredaran rokok ilegal, menggerus penerimaan cukai, serta menyulitkan pengawasan di lapangan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi rokok tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan kemasan, tetapi perlu diseimbangkan dengan literasi, penegakan hukum, dan desain regulasi yang sesuai dengan karakter industri tembakau Indonesia.
