JAKARTA,
Pemerintah terus memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meskipun telah memasuki masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah diminta tetap bekerja tanpa henti demi membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan banjir dan longsor, Kamis (25/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menyatakan bahwa dirinya bersama Kepala BNPB dan jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno secara daring dari Aceh.
13 Daerah Masuk Transisi Darurat ke Pemulihan
Dalam konferensi pers tersebut, Pratikno mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota di tiga provinsi yang telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya adalah:
- Empat kabupaten/kota berada di Aceh
- Lima di Sumatera Utara
- Empat di Sumatera Barat
Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih terdapat 11 kabupaten yang memperpanjang status tanggap darurat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi secara maksimal dan daerah benar-benar siap memasuki fase pemulihan.
“Meskipun demikian di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki fase pemulihan,” kata Pratikno.
Pembangunan Huntara dan Huntap Terus Dipercepat
Pemerintah juga mengebut pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, meskipun berada di momen libur akhir tahun. Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya masih dalam tahap pematangan lahan dan pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara. Adapun Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
Pratikno menyebut, pembangunan huntara dan huntap dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, serta Polri, yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
“Tantangan utama dalam percepatan huntara adalah penyiapan lahan. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan dilakukan pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB,” ujarnya.
Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang harus direlokasi, termasuk skema hunian mandiri di atas lahan milik masyarakat.
Di Sumatera Utara, empat daerah yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat telah memasuki proses pembangunan huntara dan huntap. Sementara di Sumatera Barat, lima kabupaten sedang berproses membangun huntara dengan jumlah unit yang bervariasi.
72 Ruas Jalan Nasional Sudah Berfungsi
Pemulihan infrastruktur juga terus dilakukan, khususnya pada sektor transportasi. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi. Sembilan ruas lainnya masih dalam tahap penanganan.
“Percepatan penanganan ruas jalan ini terus dilakukan agar konektivitas dan layanan logistik semakin lancar,” kata Pratikno.
Sekolah Ditargetkan Beroperasi Awal Januari 2026
Di sektor pendidikan, pemerintah menargetkan sekolah-sekolah yang terdampak bencana dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah dinyatakan siap setelah melalui proses revitalisasi dan pembersihan.
Pratikno menegaskan bahwa pemulihan pendidikan menjadi prioritas agar aktivitas belajar mengajar dapat segera berjalan normal. Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas curah hujan.
Upaya ini dilakukan melalui sinergi BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta TNI dan Polri.
Selain itu, pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga warga yang telah bergotong royong membantu percepatan pemulihan pascabencana.
“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat,” kata Pratikno. “Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik itu adalah perintah pak presiden kita harus jalankan sebaik-baiknya,” ucapnya.
