Amerika Serikat (AS) kembali mencuri perhatian dunia. Negeri ini melakukan serangan militer terhadap Venezuela pada hari Sabtu, 3 Januari dini hari. Operasi tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Venezuela dan situasi geopolitik yang semakin memanas. Dalam aksi tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan elit AS.
Serangan ini mengundang berbagai respons diplomatik dan politik, baik dari pihak Venezuela maupun komunitas internasional. Pemerintah Venezuela menuduh AS melanggar hukum internasional, sementara sejumlah negara dan lembaga menyampaikan permintaan agar semua pihak menjaga kesadaran untuk menghormati Piagam PBB.
AS Akui Lakukan Serangan Militer ke Venezuela
Pemerintah AS mengakui telah melakukan serangan militer terhadap Venezuela pada hari Sabtu, 3 Januari. Ledakan dilaporkan terdengar di Caracas dan wilayah lainnya pada dini hari. Serangan tersebut menyebabkan gangguan keamanan di ibu kota Venezuela. Otoritas setempat menyebut beberapa fasilitas menjadi target, termasuk area militer dan pemerintahan.
Selain itu, AS juga menerbitkan pembatasan penerbangan. Administrasi Penerbangan Federal AS memberlakukan larangan bagi pesawat AS untuk beroperasi di wilayah udara Venezuela.
Venezuela Menilai Serangan AS Bertujuan Rebut Minyak dan Mineral
Pemerintah Venezuela menuding serangan AS bertujuan merebut sumber daya strategis negara, khususnya minyak dan mineral. Serangan disebut menyasar infrastruktur penting di Caracas dan wilayah sekitarnya. Pemerintah Venezuela menilai hal ini sebagai upaya melemahkan kedaulatan negara.
Venezuela menegaskan bahwa negara ini tidak akan tunduk terhadap tekanan militer dan politik dari AS. “Tujuan serangan ini tidak lain adalah untuk merebut sumber daya strategis Venezuela, terutama minyak dan mineral,” demikian pernyataan pemerintah seperti dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Venezuela di Indonesia, Sabtu (3/1).
Venezuela Kutuk Serangan AS sebagai Pelanggaran Piagam PBB
Pemerintah Venezuela secara resmi mengecam serangan AS dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB. Serangan dilaporkan terjadi di Caracas, Miranda, Aragua, dan La Guaira. Pemerintah menyebut aksi tersebut membahayakan warga sipil.
Venezuela menyampaikan kecaman itu kepada komunitas internasional dan meminta solidaritas global. “Republik Bolivarian Venezuela menolak, mengecam, dan mengutuk di hadapan komunitas internasional agresi militer yang sangat serius,” kata pernyataan resmi pemerintah Venezuela.
Venezuela Hadapi Serangan AS dengan Semangat Bolívar
Pemerintah Venezuela menyatakan akan menghadapi serangan AS dengan semangat perjuangan Simón Bolívar. Serangan dinilai sebagai bentuk intervensi asing terhadap negara berdaulat. Pemerintah menegaskan rakyat Venezuela akan tetap bersatu. Venezuela juga menekankan hak menentukan nasib sendiri tidak dapat diganggu oleh kekuatan eksternal.
“Rakyat dan pemerintah sah Venezuela tetap teguh mempertahankan kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri,” tulis pernyataan tersebut.
Venezuela: Serangan AS Ancam Perdamaian Global
Venezuela menyebut serangan AS berpotensi mengancam perdamaian dan stabilitas internasional. Pemerintah menilai eskalasi militer tersebut dapat memperluas konflik di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Venezuela mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil sikap tegas.
“Agresi tersebut mengancam perdamaian dan stabilitas internasional,” kata pemerintah Venezuela.
Trump Klaim Pasukan Delta Force Tangkap Nicolas Maduro
Presiden AS Donald Trump mengklaim pasukan elite AS Delta Force berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump menyebut operasi tersebut sebagai keberhasilan besar AS dalam menegakkan hukum.
Maduro disebut ditangkap bersama istrinya dalam operasi militer tersebut.
“Presiden Maduro, yang bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu,” tulis Trump melalui media sosial Truth Social, dikutip dari CNN, Sabtu (3/1). Mereka lalu dibawa ke kapal serbu amfibi USS Iwo Jima, untuk dibawa ke New York untuk diadili atas sejumlah dakwaan.
Pemerintah Venezuela Tak Tahu Keberadaan Maduro
Pemerintah Venezuela mengaku tidak mengetahui keberadaan Presiden Nicolas Maduro setelah klaim penangkapan oleh AS. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan tuntutan agar AS menunjukkan bukti keberadaan Maduro. Pernyataan ini memperdalam ketegangan antara kedua negara.
“Kami menuntut bukti kehidupan segera dari Presiden Nicolás Maduro dan ibu negara Cilia Flores,” kata Delcy Rodriguez.
Kilang Minyak Venezuela Disebut Tak Terdampak
Pemerintah Venezuela menyatakan fasilitas produksi dan pengolahan minyak tidak terdampak serangan AS. Operasional kilang minyak dilaporkan tetap berjalan normal meski terjadi serangan militer. Dilansir Reuters, hal ini disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui langsung operasi perusahaan energi negara, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Dilansir Reuters, salah satu sumber mengatakan bahwa Pelabuhan La Guaira di dekat Caracas, salah satu pelabuhan terbesar Venezuela, memang mengalami kerusakan parah. Namun, pelabuhan itu bukan pelabuhan ekspor minyak.
AS Ungkap Deretan Dakwaan terhadap Maduro
Amerika Serikat mengungkapkan sejumlah dakwaan terhadap Presiden Nicolas Maduro. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung AS, Pam Bondi. Dalam unggahannya di X pada Sabtu (3/1) waktu setempat, Bondi mengungkap dakwaan terhadap Maduro: Konspirasi Narkoterorisme, Konspirasi Impor Kokain, Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak, Konspirasi Kepemilikan Senapan Mesin dan Alat Perusak terhadap AS.
Trump Sebut Maduro dan Istri Dibawa ke New York
Trump menyatakan Maduro dan istrinya akan dibawa ke New York. Keduanya disebut akan menjalani proses hukum di AS. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social.
“Maduro dan istrinya akan dibawa ke New York untuk menghadapi proses hukum,” kata Trump.
Kemlu RI Pastikan WNI di Venezuela Aman, Serukan Penghormatan Hukum Internasional
Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh WNI di Venezuela dalam keadaan aman. Pemerintah terus memantau situasi keamanan pascaserangan AS. WNI diminta tetap waspada dan berkomunikasi dengan KBRI.
“Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang,” kata Kemlu. Selain itu, Kemlu juga menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Pemerintah menekankan pentingnya penyelesaian damai.
“Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional,” tulis Kemlu RI.
