JAKARTA,
Sikap Negara-Negara Nordik terhadap Kedaulatan Greenland
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa negara-negara Nordik tetap solid dalam mendukung kedaulatan Greenland. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang ingin menguasai wilayah otonom tersebut yang berada di bawah pemerintahan Denmark.
Menurut Todung, wacana pengambilalihan atau aneksasi Greenland akan menjadi preseden yang sangat berbahaya bagi tatanan hukum internasional. Ia menilai kekompakan negara-negara Skandinavia tidak perlu diragukan. Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, dan Islandia memiliki kesamaan nilai dan kepentingan strategis yang membuat solidaritas kawasan tetap terjaga.
“Negara-negara Nordik itu sangat kompak. Saya tidak meragukan sama sekali kekompakan mereka,” ujar Todung dalam sebuah program televisi.
Pengalaman Svalbard sebagai Contoh
Untuk menjelaskan sikap negara-negara Nordik, Todung menyinggung wilayah Svalbard, kepulauan di Arktik yang berada di bawah kedaulatan Norwegia meski terdapat kehadiran Rusia. Menurutnya, pengalaman Svalbard membuat negara-negara Nordik sangat sensitif terhadap isu kedaulatan di kawasan Arktik.
“Jadi preseden yang akan terjadi kalau aneksasi terhadap Greenland itu dilakukan oleh Amerika, ini akan jadi preseden yang sangat buruk yang menakutkan buat negara-negara lain,” kata dia.
Todung menilai langkah semacam itu akan menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian global, karena seolah-olah kebijakan unilateral bisa mengalahkan hukum internasional. Menurutnya, dunia internasional dibangun di atas prinsip multilateralisme, bukan unilateralisme.
Perspektif Negara-Negara Nordik
Karena itu, setiap tindakan yang mengabaikan hukum internasional akan berdampak luas, tidak hanya bagi Denmark atau Greenland, tetapi bagi seluruh negara. “Jadi kalau misalnya hukum internasional tidak dihormati ya semua negara akan ya mengalami ketakutan, mengalami ketidakpastian,” ujarnya.
Ia menegaskan, dari perspektif negara-negara Nordik, isu Greenland bukan sekadar soal wilayah, melainkan soal menjaga tatanan internasional berbasis aturan.
Kemampuan Eropa dalam Menghadapi Tekanan AS
Ketika ditanya apakah negara-negara Skandinavia mampu menghadapi tekanan AS, Todung mengakui hal itu tidak mudah jika berdiri sendiri. Namun, jika negara-negara Eropa Barat bersatu, kekuatan kolektif mereka akan signifikan.
“Tapi kalau misalnya semua negara bukan hanya negara Skandinavia tapi negara Eropa ya, Barat terutama ya, ini akan cukup signifikan dan Amerika tentu mesti berhitung dua kali,” kata Todung.
Menurut dia, kecil kemungkinan Amerika Serikat mengorbankan kepentingan global dan bisnisnya hanya untuk menganeksasi Greenland. Tekanan kolektif dari Eropa akan menjadi faktor penting dalam perhitungan Washington.
Surat Trump yang Dianggap Kasar
Todung juga menyoroti surat Trump kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, yang menurutnya bernada kasar dan mengesankan seolah hukum internasional tidak lagi relevan. “Itu surat betul-betul mengesankan bahwa ya there is no international law, tidak ada hukum internasional lagi,” ujarnya.
Padahal, kata dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 secara tegas melarang penggunaan kekerasan untuk menganeksasi wilayah negara lain.
Status Kedaulatan Greenland
Todung menegaskan Greenland memang bukan negara merdeka, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Denmark. Dengan demikian, Denmark memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. “Memang Greenland itu bukan ya negara sendiri tapi dia adalah semacam bagian yang tidak terpisahkan dari Denmark dan mereka punya kedaulatan,” kata dia.
Karena itu, setiap upaya untuk mengambil alih Greenland, baik melalui pembelian maupun kekuatan militer, tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional.
Motif Transaksional dan Geopolitik
Di balik sikap agresif AS, Todung melihat adanya motif transaksional dan geopolitik. Greenland memiliki sumber daya mineral bernilai tinggi yang menarik secara ekonomi. Selain itu, posisinya sangat strategis karena berdekatan dengan Rusia dan China.
“Untuk kepentingan keamanan Amerika dan juga Eropa, Donald Trump merasa Greenland itu penting untuk dikuasai,” ujar Todung.
Namun, ia menekankan perbedaan mendasar antara mengamankan akses dan memiliki wilayah. Menurutnya, kesan yang muncul justru menunjukkan keinginan untuk “memiliki” Greenland, sebuah langkah yang dinilainya sangat berbahaya.
“Itu preseden yang sangat jelek untuk dunia internasional dan tidak bisa dibenarkan,” kata Todung.
