Presiden RI Akan Mengadakan Pertemuan dengan Tokoh dan Pimpinan Organisasi Islam
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam maupun pondok pesantren di Istana Merdeka pada Selasa (3/2/2026) siang. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus untuk membahas berbagai isu penting, termasuk partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) Charter atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pertemuan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet RI (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia menyatakan bahwa topik tentang Board of Peace akan dibahas dalam pertemuan ini. “Tentunya iya. Pasti semua akan dibahas salah satunya tentang itu [Board of Peace],” ujarnya dalam keterangan persnya kepada awak media.
Teddy menjelaskan bahwa pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam merupakan agenda rutin yang digelar setiap tiga hingga empat bulan sekali. Dalam pertemuan kali ini, Presiden akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam, serta beberapa pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah. “Nanti akan berdiskusi. Ini pertemuan rutin tiga sampai empat bulan sekali,” tambahnya.
Selain topik Board of Peace, pertemuan ini juga akan membahas kondisi dalam dan luar negeri, sekaligus pencapaian dan program-program strategis pemerintah. “Nanti kira-kira akan membahas tentang pencapaian pemerintah, program-program strategis, kemudian juga tentunya kondisi dalam negeri dan di luar negeri,” jelas Teddy.
Daftar Undangan dalam Pertemuan
Teddy mengungkap bahwa sekitar 40 hingga 50 tokoh dan pimpinan organisasi Islam diundang dalam pertemuan ini. Di antaranya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Sarekat Islam, serta para pimpinan pondok pesantren, khususnya dari Jawa Timur dan daerah lainnya.
“Hampir semua organisasi muslim PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada PERSIS, Syarikat Islam, kemudian tokoh-tokoh ponpes (pondok pesantren) dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Nanti jumlahnya sekitar 40 sampai 50. Diskusi tentang kondisi dalam negeri, luar negeri,” ujarnya.
Indonesia Gabung Board of Peace dan Sederet Kritik
Board of Peace resmi diluncurkan dalam sebuah seremoni di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Lembaga tersebut diklaim bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza.
Presiden RI Prabowo Subianto menjadi satu di antara sejumlah pemimpin negara yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss dan menandai bergabungnya Indonesia ke lembaga itu. Tercatat, ada beberapa negara yang menyatakan ikut bergabung ke Dewan Perdamaian selain Indonesia, di antaranya adalah Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab.
Dengan ditandatanganinya piagam Board of Peace yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia sejajar dengan Israel sebagai anggota lembaga ini. Keputusan masuknya Indonesia —yang selama ini vokal menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina— ke Board of Peace pun telah menuai sederet sorotan.
Terutama, karena Palestina tidak dilibatkan dalam Board of Peace itu sendiri, sedangkan Israel, yang selama ini melakukan serangkaian tindakan militer dan kebijakan pendudukan jangka panjang terhadap Palestina, justru ikut bergabung di dalamnya.
Kritik dari Berbagai Pihak
Salah satu kritik berasal dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Ia mengungkapkan kekhawatiran, Indonesia bergabung ke Board of Peace berarti masuk jebakan Presiden AS Donald Trump. Sebab, kuasa Donald Trump sebagai Chairman Board of Peace sangat besar dan ia cenderung berpihak pada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Selain itu, anggota Board Executive belakangan terungkap merupakan tokoh-tokoh pro-Israel. Kritik lain datang dari Jaringan Gusdurian Indonesia yang menilai bahwa Board of Peace sarat kepentingan Amerika Serikat, apalagi Palestina tidak dilibatkan dalam rancangan awalnya dan bahkan tidak diikutsertakan sebagai anggota.
Sehingga, Jaringan Gusdurian Indonesia merilis lima pernyataan sikap, yang salah satu isinya adalah mendesak Pemerintah Indonesia untuk menarik diri dari keterlibatan dalam Board of Peace.
Kemudian, kritik tajam juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump tersebut. MUI menyatakan keprihatinan serius atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai forum ini berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.
Penolakan Konsep Perdamaian Semu
Menurut Sudarnoto, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam forum tersebut merupakan cacat mendasar. Israel seharusnya diposisikan sebagai kekuatan pendudukan yang wajib dimintai pertanggungjawaban, bukan sebagai pihak netral dalam proses perdamaian.
“MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama berisiko melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo-kolonialisme,” katanya.
