Konsolidasi Gerakan Pesantren di Sumatera Utara
Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan dan Kemitraan Pesantren (PK-Tren) Indonesia se-Sumatera Utara masa khidmat 2026–2031 berlangsung di Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kota Medan, Sabtu (14/2/2026). Momentum ini menjadi penting dalam memperkuat jejaring, arah gerak, serta konsolidasi nilai pesantren di tingkat daerah.
Ketua Umum PK-Tren Indonesia, Associate Professor Dr. KH. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A., menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan forum konsolidasi visi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Pesantren hari ini tidak hanya berhadapan dengan tantangan pendidikan formal, tetapi juga arus globalisasi nilai, digitalisasi kehidupan, serta dinamika ideologis yang memengaruhi umat. Karena itu, konsolidasi dan penguatan identitas menjadi keniscayaan.
Secara historis, pesantren memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, pesantren melahirkan ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam menjaga moral publik serta merawat nilai kebangsaan. Dalam konteks kekinian, pesantren tetap relevan sebagai pusat pembentukan karakter, penguatan literasi keagamaan yang moderat, serta benteng ideologi kebangsaan.
Pengakuan negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai entitas pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dukungan negara harus memperkuat, bukan mengendalikan. Pesantren lahir dari masyarakat dan tumbuh bersama umat. Tradisi kemandirian itu harus tetap dijaga.
PK-Tren Indonesia mengusung dua prinsip utama, yakni Himayah (perlindungan) dan islah (perbaikan). Himayah dimaknai sebagai upaya menjaga tradisi keilmuan, sanad, dan otoritas moral pesantren agar tetap otentik di tengah arus perubahan. Islah diarahkan pada pembaruan metodologis dan tata kelola agar pesantren adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Menjaga tradisi tanpa pembaruan berisiko melahirkan eksklusivisme. Sebaliknya, pembaruan tanpa pijakan tradisi dapat mengikis jati diri. Keduanya harus berjalan seimbang.
Ketua Pembina PK-Tren Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, H. Ahmad Qosbi, S.Ag., M.M., menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan PK-Tren Indonesia di Sumatera Utara. Keberadaan PK-Tren menjadi ruang silaturahmi dan kolaborasi antar-pesantren yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antar-pesantren perlu diperkuat agar kontribusinya semakin nyata bagi masyarakat.
Komitmen Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara untuk mendukung dan membina gerakan tersebut agar tetap berjalan dalam koridor regulasi serta menjaga kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi keilmuan Islam.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap. Ia menilai pesantren memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda. PK-Tren Indonesia diharapkan mewujudkan pesantren yang mandiri dan menjadi pilar peradaban, khususnya di Sumatera Utara.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pesantren penting dalam memperkuat pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan sosial berbasis nilai keagamaan. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan sosial.
Ketua Dewan Pertimbangan PK-Tren Indonesia DPW Sumatera Utara, Abuya Syech H. Ali Akbar Marbun, menegaskan komitmen untuk mengawal PK-Tren Indonesia secara moral dan strategis. Pesantren harus memiliki kekuatan moral untuk mengawal perubahan. Kita tidak boleh tercerabut dari akar tradisi, tetapi juga tidak boleh tertinggal dalam merespons perkembangan zaman. Kemandirian adalah kunci agar pesantren tetap berdaulat dalam menentukan arah perjuangannya.
Ketua DPW PK-Tren Sumatera Utara yang telah dilantik, H. Khairul Hami, Lc., menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan amanah organisasi. Kepengurusan ini akan segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi antar-DPC, menyusun basis data pesantren, serta merancang program strategis yang sesuai dengan kebutuhan real pesantren di Sumatera Utara.
Pelantikan tersebut juga dihadiri berbagai unsur pemerintahan, lembaga, dan organisasi sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan konsolidasi pesantren. Hadir dalam kesempatan itu pengurus Partai Gerindra Sumatera Utara, utusan Gubernur Sumatera Utara, Wakil Walikota Tanjung Balai, Pimpinan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Utara, serta Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Turut hadir utusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pejabat Kementerian Agama Kanwil Sumatera Utara, utusan Partai Golkar, serta perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara.
Selain itu turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, Kepala Kementerian Agama Kota Medan, serta perwakilan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumatera Utara. Kehadiran lintas sektor tersebut dinilai memperlihatkan semakin terbukanya ruang kolaborasi antara pesantren dengan berbagai elemen strategis, mulai dari pemerintah, otoritas keagamaan, lembaga keuangan, hingga organisasi profesi.
PK-Tren Indonesia menegaskan gerakannya bertumpu pada tiga komitmen nilai: mītsāq rabbānī (komitmen keimanan), mītsāq waṭanī (komitmen kebangsaan), dan mītsāq insānī (komitmen kemanusiaan). Ketiga fondasi tersebut menjadi penegas bahwa pesantren tidak hanya menjaga dimensi spiritual, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan.
Dengan konsolidasi ini, PK-Tren Indonesia berharap penguatan kelembagaan di Sumatera Utara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berdampak nyata. Di tengah perubahan sosial yang cepat, pesantren diyakini tetap memiliki ruang strategis sebagai penjaga nilai, pembentuk karakter, pengawal ideologi kebangsaan, serta penggerak pemberdayaan masyarakat. Melalui kepemimpinan yang berkomitmen dan dukungan berbagai pihak, PK-Tren Indonesia menegaskan tekadnya untuk memastikan pesantren tetap berdiri kokoh sebagai pilar ideologi dan peradaban bangsa, sekaligus mitra pembangunan yang mandiri, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman.
