Skuadron Drone ‘Bunuh Diri’ Pentagon Siap Menyerang Iran
Skuadron pertama pesawat nirawak (UAV) serangan satu arah milik Pentagon dilaporkan siap dikerahkan dalam operasi militer terhadap Iran jika Presiden AS, Donald Trump, memberikan perintah. Unit yang dikenal sebagai Scorpion Strike Task Force dikembangkan dari program drone eksperimental Angkatan Darat AS dan kini berada di bawah komando United States Central Command (CENTCOM). Juru bicara CENTCOM Kolonel Tim Hawkins menyatakan bahwa skuadron tersebut telah resmi beroperasi.
“Kami membentuk skuadron ini tahun lalu untuk melengkapi pesawat tempur kami dengan kemampuan menggunakan drone tempur baru, yang masih terus disempurnakan,” ujar Hawkins. Pengerahan Scorpion Strike Task Force menjadi bagian dari konsentrasi militer AS terbesar di kawasan sejak invasi Irak tahun 2003. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan strategis Washington terhadap Teheran agar kembali ke meja perundingan mengenai program nuklirnya.
Pada pertengahan Desember 2025, satuan tugas tersebut melakukan uji peluncuran dari dek USS Santa Barbara, kapal tempur pesisir yang beroperasi di wilayah Timur Tengah sebagai bagian dari armada AS. Analis pertahanan, Anna Miskelley menyebut pengerahan ini sebagai “titik balik” dalam strategi militer AS. Menurutnya, Pentagon berupaya mengurangi ketergantungan pada platform mahal seperti MQ-9 Reaper, yang dinilai kurang efisien dalam skenario perang berbasis kawanan drone dengan risiko kerugian tinggi.
“Pengerahan unit ini menandai titik balik dalam mengurangi ketergantungan militer AS pada platform bernilai jutaan dolar seperti MQ-9 Reaper, yang semakin sulit dibenarkan dalam konflik berbasis kawanan yang menimbulkan kerugian besar,” menurut analis pertahanan Anna Miskelley. CENTCOM memperkirakan setiap unit LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) berharga sekitar 35.000 dolar AS—jauh lebih murah dibanding drone tempur konvensional. UAV LUCAS diproduksi oleh SpektreWorks yang berbasis di Arizona. Drone ringan ini dirancang untuk misi serangan satu arah, pengintaian, hingga operasi maritim.
Menurut keterangan resmi CENTCOM, sistem ini memiliki jangkauan luas dan dirancang untuk beroperasi secara otonom. Kemampuan tersebut dinilai dapat memberikan fleksibilitas taktis yang signifikan, terutama dalam menghadapi potensi konflik yang melibatkan target tersebar dan pertahanan udara yang kompleks.
Diplomasi di Jenewa Tanpa Terobosan
Di sisi lain, Putaran terbaru perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran yang digelar di Jenewa, Swiss, berakhir tanpa kesepakatan substantif pada Kamis (26/2/2026), menyisakan ancaman konflik militer yang semakin nyata di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan Wall Street Journal, perwakilan Gedung Putih Steve Witkoff dan Jared Kushner menyampaikan tuntutan tegas kepada Teheran. Di mana AS meminta Iran menghancurkan tiga fasilitas nuklir utamanya, yakni Fordow Fuel Enrichment Plant, Natanz Nuclear Facility, dan Isfahan Nuclear Technology Center, serta menyerahkan seluruh sisa uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat.
AS juga menekankan bahwa setiap perjanjian baru harus bersifat permanen dan tidak mengandung “klausa kadaluarsa” seperti dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang dinegosiasikan pada era Presiden Barack Obama dan kemudian ditinggalkan oleh Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya. Teheran menolak keras usulan pemindahan cadangan uranium ke luar negeri maupun penghentian total proses pengayaan. Iran juga menentang pembongkaran infrastruktur nuklir serta pembatasan permanen atas programnya.
Pemerintah Iran tetap menegaskan haknya untuk memperkaya uranium, namun menawarkan beberapa opsi kompromi, termasuk menurunkan tingkat pengayaan dari 60 persen menjadi 1,5 persen, menangguhkan sementara aktivitas pengayaan, atau membuang material melalui usaha patungan Arab–Iran yang berbasis di dalam negeri. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa kedua belah pihak bermaksud untuk membahas secara “lebih rinci” isu-isu kunci, termasuk pencabutan sanksi AS terhadap Iran dan “langkah-langkah terkait program nuklir.”
Menurut Menteri Luar Negeri Oman, Badr Al Busaidi, yang menjadi mediator dalam pembicaraan tersebut, kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali minggu depan di Wina untuk membahas detail teknisnya. Dengan meningkatnya pengerahan militer dan belum tercapainya kesepakatan diplomatik yang jelas, ketegangan antara Washington dan Teheran memasuki fase yang lebih sensitif. Pengamat menilai bahwa kombinasi tekanan militer dan kebuntuan diplomasi berpotensi mempercepat eskalasi, terutama jika salah satu pihak mengambil langkah provokatif atau terjadi salah kalkulasi di lapangan.
Untuk saat ini, keputusan akhir tetap berada di tangan Gedung Putih—apakah jalur diplomasi akan diberi ruang lebih panjang, atau opsi militer akan menjadi kenyataan.
