Momentum Ramadhan untuk Menilai Kemandirian Ekonomi
Ramadhan tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momen penting untuk mengevaluasi kembali posisi bangsa dalam menentukan arah pembangunan nasional. Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik selama hampir delapan dekade, kemerdekaan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan serius. Pembangunan nasional saat ini masih sangat bergantung pada modal asing, baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Meski modal asing bukan musuh, ketergantungan berlebihan tidak akan membawa kekuatan yang kokoh bagi kedaulatan.
Kemandirian Finansial sebagai Fondasi
Agenda swasembada energi, pangan, dan air, serta hilirisasi dan industrialisasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Namun, agenda besar ini memerlukan keberanian yang lebih mendasar: membangun sistem pembiayaan yang bertumpu pada kekuatan sendiri. Saat ini, ekosistem pembiayaan belum sepenuhnya adil. Investasi asing sering kali mendapatkan kepastian regulasi, jaminan risiko, insentif fiskal, bahkan penyesuaian kebijakan agar proyek tetap menarik. Sementara itu, potensi kapital domestik—yang sejatinya besar—belum mendapat dukungan sistemik setara.
Dana internal bangsa ini tidak kecil. Wakaf, dana abadi pendidikan, koperasi, dana organisasi kemasyarakatan, dan kapital pengusaha nasional tersebar signifikan. Masalahnya bukan ketiadaan dana, tetapi belum terbangunnya arsitektur yang mengonsolidasikannya untuk proyek pembangunan nasional.
Dekorasi ringan dijual menjelang bulan suci Ramadhan, di Sanaa, Yaman, Sabtu (22/2/2025). Umat muslim di seluruh dunia bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadhan pada 1 Maret 2025. Ilustrasi Ramadhan. – (EPA-EFE/YAHYA ARHAB)
Integrasi Dana Sosial dan Komersial
Di sinilah urgensi merancang skema ekosistem pendanaan yang mengintegrasikan dana sosial dan komersial. Konsep Islamic Blended Finance (IBF), misalnya, menyinergikan wakaf dan instrumen keuangan syariah dengan sumber domestik lain untuk mendukung sektor riil dan infrastruktur strategis. Persoalan utama bukan sekadar teknis. Apakah negara bersedia menciptakan level playing field yang adil antara kapital global dan kapital nasional? Apakah insentif yang diberikan kepada investor asing juga dapat diperluas untuk memperkuat pembiayaan domestik?
Pertanyaan ini penting karena kedaulatan ekonomi tercermin dari siapa yang membiayai pembangunan dan siapa yang menikmati nilai tambahnya. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta tidak berhenti pada akumulasi, tetapi juga pada kemaslahatan. Prinsip keadilan (‘adl) dan tanggung jawab kolektif menuntut agar kekayaan umat bergerak untuk memperkuat kesejahteraan bersama. Wakaf, dalam sejarah Islam, menjadi penopang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Kesadaran untuk Membangun Arsitektur Ekonomi yang Berdaulat
Kesadaran inilah yang mendorong Syarikat Islam, organisasi pergerakan yang sejak awal abad ke-20 memperjuangkan kemandirian ekonomi umat dan bangsa, untuk menghidupkan kembali diskursus kedaulatan ekonomi. Dalam sejarahnya, Syarikat Islam tidak hanya menekankan kemerdekaan politik, tetapi juga pembelaan kepentingan ekonomi rakyat. Dalam rangka itu, Syarikat Islam Jawa Timur akan menyelenggarakan Sarasehan Ekonomi Islam pada 7 Maret 2026. Forum ini menjadi ruang intelektual untuk merumuskan gagasan penguatan pembiayaan domestik, termasuk melalui IBF, agar dapat memberi kontribusi konstruktif pada pembangunan nasional.
Sarasehan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, tetapi bagian dari ikhtiar memperluas partisipasi publik dalam membangun arsitektur ekonomi yang lebih berdaulat.
Proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/4/2026). – (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Memperluas Makna Perjuangan
Ramadhan mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari pengendalian diri dan keberanian memperbaiki struktur yang tidak adil. Jika dalam kehidupan pribadi kita diajak menahan diri dari yang berlebihan, maka dalam kehidupan berbangsa kita pun perlu menahan diri dari ketergantungan yang berlebihan. Pembangunan energi, pangan, air, dan industri bernilai tambah seharusnya tidak hanya dinikmati rakyat, tetapi juga dibiayai secara signifikan oleh partisipasi mereka. Dengan demikian, keuntungan ekonomi tidak semata mengalir keluar, melainkan berputar memperkuat struktur nasional.
Generasi terdahulu berjuang merebut kemerdekaan politik dari kolonialisme. Generasi kini menghadapi tantangan berbeda: memastikan arah pembangunan tidak terlalu ditentukan arus modal global. Ini bukan seruan konfrontasi, melainkan seruan konsolidasi kekuatan internal. Ramadhan memberi kesempatan memperluas makna perjuangan. Kedaulatan pembiayaan nasional adalah bagian dari ikhtiar panjang membangun bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri—bukan dalam isolasi, tetapi dalam posisi setara.
Jika kita serius ingin swasembada energi, pangan, dan air, serta industrialisasi yang kokoh, maka keberanian membenahi arsitektur pembiayaan adalah langkah tak terhindarkan. Tanpa itu, kemandirian hanya akan menjadi slogan musiman. Semoga Ramadhan ini menjadi momentum bukan hanya meningkatkan ketakwaan pribadi, tetapi juga meneguhkan komitmen kolektif membangun ekonomi lebih adil, inklusif, kuat, dan berdaulat.
