Muhammad Syafei, Kepala Hukum Perlindungan Sosial Wilmar Group, dihukum selama enam tahun penjara karena terbukti membantu memberikan suap senilai Rp 60 miliar kepada seorang hakim dalam kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO).
Hakim menyatakan bahwa Syafei terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu memberikan suap. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Marcella Santoso dan Ariyanto.
“Perbuatan terdakwa Syafei telah nyata memenuhi unsur sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau setidak-tidaknya sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan,” ujar Hakim Ketua Effendi dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Selain hukuman penjara, Syafei juga dikenakan denda sebesar Rp 300 juta. Jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis hakim menetapkan bahwa Syafei memiliki tiga peran dalam membantu pemberian suap. Pertama, memberi tahu ada dana sebesar Rp 20 miliar kepada Marcella dari perusahaan berperkara untuk menyuap hakim. Peran kedua, yakni menerima nomor telepon Ariyanto dari Marcella dan meneruskan nomor tersebut ke pihak perusahaan berperkara. Ketiga, menjadi penghubung antara Wilmar Group dan Marcella.
Meski begitu, majelis hakim menyatakan Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seperti yang didakwakan sebelumnya. Hingga sidang pembuktian selesai, hakim menyatakan penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa Syafei mendapatkan bagian USD 2 juta yang dinikmati oleh Marcella dan Ariyanto.
“Terdakwa Syafei juga telah melakukan pembuktian terbalik atas kekayaannya dan dapat membuktikan bahwa semua harta kekayaannya tersebut didapat bukan dari hasil pencucian uang perkara suap,” tutur hakim.
Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan vonis. Keadaan memberatkan, yakni perbuatan Syafei tidak mendukung komitmen negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Syafei yang dilakukan dalam perkara perusahaan sedang diadili dalam kasus korupsi korporasi, juga dipertimbangkan sebagai hal memberatkan putusan.
“Sementara pertimbangan meringankan vonis ialah Syafei belum pernah dihukum dan inisiatif memberikan suap bukan berasal dari Syafei,” ucap hakim.
Syafei dinilai terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Syafei dituntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun; denda Rp 600 juta subsider; dan uang pengganti Rp 9,33 miliar subsider 5 tahun penjara.
Dalam kasus dugaan suap pengkondisian putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan TPPU pada tahun 2025, Syafei pada awalnya didakwa memberikan suap kepada hakim dan melakukan TPPU. Suap diduga diberikan senilai Rp 40 miliar bersama-sama dengan Marcella, sedangkan tindakan TPPU diduga dilakukan Syafei bersama-sama dengan Ariyanto dan Marcella senilai Rp 52,5 miliar.
Pemberian uang suap ditujukan kepada para hakim yang menangani perkara korupsi CPO, sementara TPPU dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset hingga mencampurkan uang hasil korupsi perkara CPO dengan perolehan yang sah.
Adapun TPPU terdiri dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) setara dengan Rp 28 miliar yang dikuasai oleh Marcella, Ariyanto, dan Syafei serta biaya jasa hukum alias legal fee sebanyak Rp24,5 miliar. Khusus Syafei, disebutkan besaran TPPU yang dilakukan senilai Rp 28 miliar, yang dikuasai bersama dengan Marcella dan Ariyanto, serta berupa uang operasional Rp 411,69 juta.
