Kritik Jusuf Kalla terhadap Efektivitas Board of Peace
Ringkasan berita menunjukkan bahwa mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengkritik efektivitas Board of Peace dalam meredam konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat serta Israel. Ia menilai bahwa Indonesia tidak boleh bersikap netral dalam situasi ini dan harus berpihak kepada negara yang diserang. Kritik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan global yang memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap diplomasi Indonesia dengan negara-negara Asia dan dunia Islam.
Dalam pernyataannya, JK menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota Board of Peace (BoP) harus memanfaatkan posisinya untuk menagih komitmen perdamaian dari organisasi yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut tidak boleh hanya menjadi simbol tanpa makna. “Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota, kalau ini tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,” ujarnya.
Peran Indonesia dalam Konflik Global
Konflik antara Iran, AS, dan Israel menjadi isu geopolitik yang sangat sensitif di tahun 2026. Selain potensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah, ketegangan ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi global, terutama terkait jalur energi dan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, situasi ini memiliki implikasi strategis karena sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan historis dan diplomatik yang kuat dengan banyak negara di kawasan Asia dan dunia Islam.
Posisi Indonesia dalam konflik ini tidak hanya dilihat sebagai sikap politik luar negeri, tetapi juga sebagai cerminan kepemimpinan moral di dunia Islam. Namun, sikap yang tidak tegas justru bisa merugikan posisi diplomasi Indonesia di kawasan Asia maupun dunia Islam.
Keuntungan dan Risiko Menjadi Anggota BoP
Keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebenarnya memiliki potensi strategis. Di satu sisi, forum tersebut dapat menjadi saluran diplomasi untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dalam isu perdamaian global. Dengan duduk di dalamnya, Indonesia berpeluang mempengaruhi arah kebijakan atau inisiatif resolusi konflik internasional. Namun di sisi lain, jika organisasi tersebut tidak mampu menghasilkan langkah konkret dalam meredakan konflik besar seperti perang yang melibatkan Iran, maka keberadaan Indonesia di dalamnya berisiko hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata.
Rekam Jejak JK sebagai Juru Damai
Pernyataan JK soal perdamaian bukan tanpa dasar. Selama karier politiknya, Jusuf Kalla dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memiliki rekam jejak kuat dalam diplomasi konflik. Ia memainkan peran penting dalam tercapainya Perjanjian Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik panjang di Aceh antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu, JK juga pernah terlibat dalam proses rekonsiliasi konflik di Poso serta berbagai upaya diplomasi informal di kawasan Asia.
Rekam jejak tersebut membuat pandangannya mengenai efektivitas forum perdamaian internasional memiliki bobot dan pengalaman nyata. Bagi JK, konflik internasional tidak boleh dibiarkan tanpa upaya diplomasi yang nyata. “Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” ujar JK.
Pemerintah Tangguhkan Pembahasan di BoP
Sementara saat ini, pemerintah menangguhkan pembahasan di BoP, dengan tujuan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan BoP saat ini dalam posisi on hold (ditangguhkan). Fokus utama Jakarta kini beralih sepenuhnya pada langkah antisipatif menghadapi ledakan konflik di kawasan tersebut.
Meski pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia memastikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi garis terdepan kebijakan luar negeri. Pemerintah akan terus mencari celah diplomasi yang paling efektif di forum internasional untuk mendorong perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.
Di tengah tarikan kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa netralitas Indonesia adalah amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia. “Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” tegas Santo.
