Demonstrasi Keras terhadap Presiden RI
Pada hari Jumat (6/3/2026), masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Massa aksi menilai Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai pemimpin negara yang tidak memiliki keberanian untuk mengecam Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memicu peperangan di Timur Tengah dengan menyerang Iran.
Seruan “Prabowo penakut” tersebut bergema saat Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, menyampaikan orasi di atas mobil komando. Dia meminta agar ketika meneriakkan nama Prabowo, massa yang hadir membalas dengan seruan “penakut.”
“Prabowo, penakut! Prabowo, penakut! Prabowo, penakut!” kata Al Araf bersama demonstran di lokasi.
Saat dikonfirmasi terkait seruan itu, Al Araf menjelaskan, Prabowo penakut karena tidak berani menegakkan konstitusi yakni mengecam tindakan AS dan Israel yang menganggu perdamaian dunia.
“Karena itu saya bilang kalau Presiden penakut, tidak berani untuk menegakan konstitusi, sementara para pemimpin politik yang lain seperti Jusuf Kalla, Megawati berani tegas mengecam, belasungkawa terhadap apa yang terjadi di Iran, itu satu poin penting,” ujar dia menjawab pertanyaan IDN Times.
“Karena itu pelanggaran terhadap hukum internasional dan konstitusi harus dilawan dan yang harus pertama kali bersikap dalam hal ini adalah Presiden. Saya ingat Oresiden tidak memiliki sikap politik untuk mengutuk dan mengecam serangan AS-Israel ke Iran,” sambung dia.
Al Araf mengaku miris dengan sikap Prabowo. Sebab Indonesia sebagai bangsa besar harusnya punya keberanian menyampaikan pandangan tanpa dikontrol negara lain seperti AS.
“Kalau tindakan yang melanggar hukum internasional terus dibiarkan dan sebuah bangsa besar seperti Indonesia juga diam menghadapi itu, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya dan mengerikan. Kenapa? Karena siapa saja nanti bisa menjadi seperti Maduro, seperti Khamenei, begitu pula di Indonesia,” kata dia.
Padahal, kata Al Araf, seorang Presiden harus berani menyatakan diri bersikap bahwa imperialisme dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Dia menuding, Prabowo tak berani mengecam AS karena terikat dengan keanggotaan di Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS, Donald Trump.
“Sikap Presiden lambat dan tidak punya sikap tegas di publik. Kenapa ini terjadi? Karena Presiden sudah tergabung di dalam BOP, yang BOP-nya ketuanya adalah Donald Trump sehingga Presiden sudah berada dalam kunci itu. Dikunci oleh Trump,” ujar dia.
Dia pun mendesak Indonesia keluar dari BoP. Menurut Al Araf, banyak jalur yang bisa ditempuh Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di antaranya melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB.
“Banyak track lain dalam diplomasi yang bisa dilakukan. Indonesia bisa membangun OKI, untuk bangkit menekan terkait dengan penyelesaian Israel-Palestina. Bukannya ikut damai dengan Donald Trump melalui BOP. Indonesia bisa mendesak melalui Dewan Keamanan PBB dengan negara-negara lain, melalui double track yang lainnya. Banyak cara,” ujar dia.
Daftar LSM dan Individu yang Terlibat
Gerakan yang melakukan aksi demonstrasi ini diinisiasi oleh 98 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 66 individu yang berasal dari guru besar, akademisi, dan aktivis.
Beberapa LSM yang tergabung dalam gerakan ini antara lain:
- Imparsial
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
- Amnesty International Indonesia
- Human Right Working Group (HRWG)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Centra Initiative
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- SETARA Institute
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
- Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
- Public Virtue
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
- Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
- Democratic Judicial Reform (DE JURE)
- Raksha Initiatives
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Asosiasi LBH APIK Indonesia)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan
- Indonesia RISK Centre
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional
- Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
- Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)
- Beranda Migran
- Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)
- Yayasan Studi Migran Indonesia (YASMIN)
- Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN)
- Ohana Law Center (OLC)
- Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
- Persatuan Buruh Migran
- Terranusa Indonesia
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Greenpeace Indonesia
- Solidaritas Perempuan (SP)
- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
- Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Yayasan Tifa
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
- Serikat Pekerja Kampus (SPK)
- Enter Nusantara
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah
- CALS (Constitutional and Administrative Law Society)
- Indonesia Climate Justice Literacy
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
- Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
- Bright Institute
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
- Konfederasi KASBI
- LBH Perempuan dan Anak RI
- Forum Akar Rumput Indonesia (FARI)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Brawijaya
- Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Brawijaya
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Social Justice Institute Kalimantan
- Borneo Melawan
- Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
- LK3 Banjarmasin
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar
- Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
- Satya Bumi
- Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA)
Sementara itu, individu yang juga ikut bergabung antara lain:
- Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Guru Besar FH UGM)
- Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. (Guru Besar FH UB)
- Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (Duta Besar Indonesia untuk Norwegia 2018-2023)
- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Guru Besar FH UNAS)
- Prof. Dr. Ani Sucipto (Guru Besar FISIP UI)
- Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Akademisi FH UB)
- Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar FH UI)
- Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik)
- Dr. Rimawan Pradiptyo (Akademisi FEB UGM)
- Dr. Yanuar Rizki, S.E., M.Si. (Ekonom)
- Sukidi, Ph.D. (Pegiat Kebhinekaan)
- Dr. Herlambang Wiratraman, S.H., M.A. (Akademisi FH UGM)
- Dr. Al Araf, S.H., M.D.M. (Akademisi FH Unibraw)
- Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. (Ketua PP Muhammadiyah)
- Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Akademisi FH UGM)
- Dr. Milda Istiqomah (Akademisi FH UB)
- Dr. Andrey Sudjatmoko, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Jun Justinar, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Diny Luthfah, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Brawijaya)
- Dr. Ikaningtyas (Akademisi FH UB)
- Amalia Zuhra, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH UNAIR)
- Dr. Franky Butar Butar, S.H., M.S. (Akademisi FH UNAIR)
- Dr.rer.nat. Nurhadi, M.Hum. (Akademisi UNS)
- Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Andalas)
- Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara)
- Fauzin, S.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Trunojoyo Madura)
- Marzuki Darusman, S.H. (Jaksa Agung RI 1999-2001)
- Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Aktivis HAM)
- Erros Djarot (Budayawan)
- Ray Rangkuti (Pengamat &Pegiat Demokrasi)
- Hendardi (Aktivis HAM)
- Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis HAM)
- Dimas Bagus Arya Saputra (Aktivis HAM)
- Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti Korupsi)
- Wanda Hamidah (Aktivis)
- Arif R. Haryono (Aktivis Kemanusiaan)
- Gina Sabrina, S.H., M.H. (Aktivis HAM)
- Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Aktivis Lingkungan Hidup)
- Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina PERLUDEM)
- Herdiansyah Hamzah (Akademisi HTN Universitas Mulawarman)
- Netty Sandra Devi (Aktivis Perempuan)
- Firdaus Cahyadi (Aktivis Lingkungan)
- Feliks Erasmus Arga (Rohaniawan)
- Dipo Satria Ramli (Ekonom)
- M. Ishlah (Aktivis HAM)
- Roy Murtadho (Ketua Partai Hijau Indonesia)
- John Muhammad (Aktivis ’98)
- Julius Ibrani (Ketua Umum PBHI 2020-2025)
- Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK 2019-2024)
- Mahmuddin Muslim (Aktivis Anti Korupsi)
- Rizki Nauli Siregar (Akademisi FEB UI)
- Elan Satriawan (Akademisi FEB UGM)
- Vivi Alatas (Ekonom)
- Titik Anas (Akademisi FE UNPAD)
- Wijayanto Samirin (Akademisi Univ Paramadina)
- Mervin Goklas Hamonangan, MSc (Akademisi FEB UI)
- Milda Irhamni, PhD (Akademisi FEB UI)
- Jahen F. Rezki, PhD (Akademisi FEB UI)
- Talitha Chairunnisa, PhD (Ekonom)
- Lili Yang Ing, PhD (Ekonom)
- Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MCL., PhD (Akademisi, Sekjen Sepaham Indonesia)
- Halida N. Hatta (Pegiat Demokrasi)












