Penanganan Antrean Mudik di Lintas Ketapang-Gilimanuk
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengambil tindakan untuk menangani antrean kendaraan yang terjadi di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk selama arus mudik Lebaran 2026. Antrean yang mulai muncul sejak Sabtu (14/3/2026) sempat mencapai titik puncaknya hingga sekitar 37 kilometer, menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu titik terpenting dalam pengelolaan arus mudik tahun ini.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KSOP, ASDP, dan Polri sejak awal untuk mengurangi kepadatan. Hingga Senin (16/3/2026), antrean berhasil dikurangi menjadi sekitar 28 kilometer. Meskipun arus kendaraan masih tinggi, kepadatan mulai terjadi dari kedua sisi, baik Gilimanuk maupun Ketapang.
Memasuki Selasa (17/3/2026), Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turun langsung ke lapangan untuk memimpin penanganan situasi. Di tengah antrean yang berkisar 20-25 kilometer di Gilimanuk, Menhub tidak hanya memantau tetapi juga hadir secara langsung di titik krusial. Ia lebih dahulu menuju Ketapang lalu menyeberang ke Gilimanuk dengan naik kapal feri sebagai pejalan kaki.
(Kemenhub)
Di tengah tekanan situasi, Menhub mendapat respons spontan dari sejumlah pengguna jasa. Namun, karena urgensi penanganan di Gilimanuk, ia memilih melanjutkan perjalanan untuk mempercepat proses penguraian antrean. Langkah ini didasarkan pada prinsip bahwa kelancaran di sisi Gilimanuk menjadi kunci utama untuk mengurai kepadatan di Ketapang. Terlebih, operasional penyeberangan akan dihentikan sementara pada 19 Maret untuk menghormati Hari Nyepi, sehingga percepatan penanganan menjadi sangat penting.
Setibanya di Gilimanuk pada Selasa siang, Menhub langsung memimpin koordinasi lintas instansi di lapangan. Seluruh pihak—mulai dari operator pelabuhan, ASDP, aparat kepolisian, hingga petugas teknis—dikonsolidasikan untuk bekerja terpadu dalam satu ritme percepatan layanan.
Beberapa langkah strategis segera diterapkan, seperti optimalisasi buffer zone untuk menampung kendaraan, percepatan proses tiba–bongkar–berangkat (TBB), pengoperasian kapal berkapasitas besar seperti KMP Prima Nusantara, serta rekayasa lalu lintas di jalur menuju pelabuhan bersama kepolisian.
Upaya tersebut memberikan hasil dalam waktu singkat. Pada Selasa sore, antrean kendaraan yang sebelumnya mencapai puluhan kilometer berhasil ditekan menjadi sekitar 9 kilometer. Perbaikan terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tepatnya Rabu (18/3/2026), antrean kembali berkurang signifikan hingga tersisa sekitar 1 kilometer. Ini menandai arus penyeberangan di Gilimanuk maupun Ketapang kembali normal dan berjalan lancar.
“Kami memahami ketidaknyamanan masyarakat akibat antrean panjang ini. Maka, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh langkah percepatan dilakukan maksimal dan terkoordinasi,” ujar Menhub dalam keterangan, Jumat (20/3/2026).
Menurut Menhub, keberhasilan mengurai antrean ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak, mulai dari operator pelabuhan, ASDP, aparat kepolisian, hingga masyarakat yang turut menjaga ketertiban selama proses penguraian berlangsung. Keberhasilan ini menunjukkan, dengan respons cepat, koordinasi yang solid, serta kehadiran langsung pemerintah di lapangan, permasalahan dapat ditangani secara efektif dalam waktu singkat.
Kementerian Perhubungan memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi di seluruh titik krusial untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Layanan Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan keselamatan penerbangan di setiap bandar udara selama masa angkutan Lebaran ini berjalan dengan baik melalui layanan kalibrasi fasilitas penerbangan. Peningkatan pergerakan penumpang dan frekuensi penerbangan selama periode Lebaran menuntut seluruh prasarana penerbangan di bandar udara dalam kondisi optimal. Jadi, kesiapan prasarana penerbangan menjadi aspek penting yang diperhatikan Kemenhub.
“Melalui kalibrasi udara atau flight inspection yang dilakukan pesawat kalibrasi, maka balai kalibrasi memastikan prasarana penerbangan dan pendaratan berfungsi akurat sesuai standar keselamatan penerbangan. Pusat operasional kalibrasi berada di Balai Kalibrasi Curug, Tangerang,” jelas Menhub Dudy.
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) merupakan unit teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang bertugas memastikan keandalan fasilitas penerbangan di berbagai bandar udara. BBKFP mengoperasikan pesawat kalibrasi yang dilengkapi perangkat pengujian navigasi untuk memeriksa kinerja sistem penerbangan dan memastikan informasi navigasi yang diterima pilot tetap presisi saat proses lepas landas maupun pendaratan pesawat.
Menurut Menhub, pesawat kalibrasi yang dimiliki BBKFP merupakan armada operasional negara yang digunakan untuk mendukung keselamatan penerbangan. Pesawat ini merupakan pesawat operasional milik pemerintah yang digunakan untuk memastikan fasilitas baik prasarana maupun navigasi penerbangan bekerja akurat dan memenuhi standar keselamatan.
Selain melakukan pengujian, pesawat kalibrasi mendukung mobilitas operasional tim teknis untuk menjangkau berbagai wilayah secara cepat. Kemampuan ini penting mengingat Indonesia memiliki wilayah penerbangan luas dengan banyak bandara yang tersebar di berbagai pulau.
