Efisiensi BBM dan Penghematan Belanja Pegawai, Gubernur Bengkulu Siapkan WFA dan Pemangkasan OPD

Pemprov Bengkulu Siapkan Efisiensi BBM Melalui WFA dan Perampingan OPD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus melakukan berbagai langkah efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap arahan pemerintah pusat untuk menghemat energi, terutama di tengah situasi konflik global yang memengaruhi pasokan energi.

Kebijakan WFA Diterapkan untuk Mengurangi Pengeluaran

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyatakan bahwa kebijakan WFA telah terbukti efektif dalam mengurangi belanja pegawai dan konsumsi BBM. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menekan penggunaan BBM secara lebih bijak.

“Kita sudah melakukan apa yang diarahkan, termasuk penerapan WFA. Menurut keterangan Pak Sekda, kebijakan ini efektif dan mampu mengurangi pengeluaran, khususnya belanja pegawai, dan itu akan kita teruskan apalagi diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan efisiensi dari BBM kita,” ujar Helmi.

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga berkomitmen untuk menekan belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Saat ini, belanja pegawai masih berada di atas 40 persen, sehingga diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan aturan tersebut.

Rencana Perampingan OPD

Sebagai langkah konkret, Pemprov Bengkulu juga tengah menyiapkan perampingan OPD. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi strategis untuk menekan angka belanja pegawai yang saat ini masih berada di atas 40 persen.

“Saat ini belanja pegawai kita masih di atas 40 persen. Namun, dengan perampingan OPD, insyaallah pada 2027 bisa ditekan sesuai amanat undang-undang, yakni di bawah 30 persen,” kata Helmi.

Ia menambahkan bahwa jumlah OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu akan dikurangi secara signifikan, dari sekitar 40 organisasi menjadi sekitar 20-an OPD. Perampingan ini diharapkan dapat membuat struktur organisasi lebih ideal untuk sekelas provinsi seperti Bengkulu. Rencana ini juga telah mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait.

Strategi Penghematan BBM Lainnya

Selain WFA, Pemprov Bengkulu juga membuka kemungkinan untuk memperluas kebijakan tersebut sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satunya dengan menambah porsi hari kerja dari rumah. “Bisa saja nanti work from home diperbanyak, misalnya hanya tiga hari masuk kantor dan sisanya bekerja dari rumah,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.

Selain itu, Herwan juga menyebutkan opsi lain yang dapat diterapkan, seperti mendorong ASN menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. “Alternatif lainnya, pegawai (ASN, red) bisa tidak membawa kendaraan pribadi, melainkan menggunakan sepeda, berjalan kaki, atau memanfaatkan transportasi umum,” tambahnya.

Kondisi SPBU di Bengkulu Masih Normal

Untuk diketahui, dari pantauan di SPBU Bengkulu, belum ada antrian panjang. Salah satunya di SPBU Tanah Patah Bengkulu, pengendara roda 4 dan roda 2 tampak mengisi bahan bakar dengan tertib. Untuk pengisian BBM nonsubsidi tampak hanya 5 kendaraan saja, tanpa mengantri.

Harga BBM nonsubsidi di Bengkulu belum adanya kenaikan, untuk saat ini masih di harga Rp12.600 untuk Pertamax, Rp13.350 untuk Pertamax Turbo, Rp14.500 untuk Dexlite dan Pertamina Dex di harga Rp14.800. Sementara itu, harga gas LPG masih di harga normal, yaitu gas LPG 5,5 kg mulai dari Rp94.000 dan gas LPG 12 kg mulai dari Rp194.000.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *