Ancaman Serius terhadap Peneliti Ekonomi di Indonesia
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan adanya ancaman serius yang dialaminya melalui media sosial pribadinya sejak akhir Maret 2026. Ancaman tersebut mencakup penganiayaan, penyiraman air keras, hingga ancaman pembunuhan. Peristiwa ini menunjukkan tingkat kekerasan yang meningkat terhadap para peneliti yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Bhima, yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan University of Bradford, menjelaskan bahwa ancaman ini muncul setelah lembaganya melakukan gugatan terkait kebijakan pemerintah dan perjanjian dagang internasional. Ia menyebutkan bahwa pesan-pesan yang masuk tidak lagi sekadar kritik biasa, melainkan berupa tindakan kriminal yang sangat mengkhawatirkan.
Kronologi Teror dan Intimidasi
Pada akhir Maret 2026, Bhima mulai menerima berbagai pesan di akun media sosial pribadinya. Awalnya, pesan-pesan tersebut hanya berupa kritik, tetapi seiring waktu, pesan-pesan tersebut beralih menjadi ancaman langsung. Menurut Bhima, ancaman ini mencakup tindakan seperti penyiraman air keras dan ancaman pembunuhan.
“Awalnya tanggal 31 Maret 2026 muncul banyak sekali pesan di akun sosial media pribadi. Intinya melakukan ancaman, dan ancamannya sudah mengarah pada ancaman penganiayaan, misalnya mengancam menyiram air keras, tapi juga mengancam yang sebenarnya masuk kategori ancaman pembunuhan,” kata Bhima.
Menurut Bhima, rentetan teror ini menjadi sinyal buruk bagi peneliti di Indonesia. Ia menekankan bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian harus terus ditingkatkan dalam situasi seperti ini.
Diduga Terkait Gugatan Program MBG
Selain Bhima, beberapa rekan di Celios juga dilaporkan mendapat teror serupa. Bhima menduga bahwa ancaman ini berkaitan dengan kritik Celios terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan gugatan terkait perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Ada banyak sekali rekan-rekan yang melaporkan mendapat intimidasi. Nah, intimidasinya dari serangan digital yang masif dalam satu dua bulan terakhir,” ucap Bhima.
Ia menjelaskan bahwa serangan ini bukan kali pertama terjadi, dan menunjukkan bahwa tidak hanya aktivis yang menjadi target, tetapi juga peneliti, terutama di bidang ekonomi.
Profil Bhima Yudhistira Adhinegara
Bhima Yudhistira Adhinegara adalah ekonom muda Indonesia yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif Celios. Lahir di Pamekasan pada 3 November 1989, ia menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Gadjah Mada sebelum melanjutkan studi ke University of Bradford di Inggris.
Dalam perjalanan kariernya, Bhima pernah terlibat di berbagai institusi, mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga lembaga internasional seperti International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group. Pengalamannya tersebut membentuk perspektifnya sebagai ekonom yang kritis terhadap berbagai isu strategis, seperti kebijakan fiskal, ketimpangan ekonomi, industri ekstraktif, hingga transisi energi.
Sebagai pimpinan CELIOS, Bhima aktif mendorong riset-riset yang menyoroti dampak ekonomi terhadap masyarakat, terutama terkait distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga dikenal sebagai pengamat yang vokal di ruang publik, kerap menyampaikan kritik dan analisis terhadap kebijakan pemerintah melalui media massa maupun forum diskusi.
Kritik terhadap Anggaran MBG
Bhima juga menyampaikan kritik terhadap anggaran besar yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan menelan anggaran Rp335 Triliun di 2026. Ia menilai bahwa alokasi anggaran tersebut bisa dialihkan untuk menjaga subsidi energi dan BBM.
“Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu,” kata Bhima.
Menurut dia, terdapat program kerja yang sejatinya tidak terlalu urgent dikedepankan di kondisi menghadapi krisis energi saat ini. Adapun program kerja yang dimaksud yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pendapat Pengamat Ekonomi
Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa kebijakan untuk menaikkan harga BBM sejatinya dijadikan opsi terakhir bagi pemerintah RI. Menurut dia, dengan kebijakan kenaikan harga BBM, pengaruhnya justru berpotensi makin memburuk karena melemahnya daya beli masyarakat.
“Kenaikan harga itu opsi, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir karena dampaknya langsung ke inflasi dan daya beli,” kata Yusuf.
Dirinya lantas meminta kepada pemerintah untuk bisa mengendalikan tekanan terhadap fiskal RI ini dengan upaya lain, yakni melakukan efisiensi belanja program kerja.
