CIPTAWARTA.COM – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengungkapkan bahwa banyak ketidakpuasan yang terjadi di berbagai daerah akibat putusnya aspirasi masyarakat terhadap calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2024. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh sentralisasi pencalonan dan hegemoni pengurus pusat partai politik yang memberikan rekomendasi dari DPP partai.
“Di Jakarta, misalnya, ada Anies Baswedan dan Ahok yang populer. Namun, calon yang diusung justru berbeda. Ini menjadi masalah,” ujar Titi saat menjadi pembicara dalam dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, pada Minggu (8/9/2024).
Akibat terputusnya aspirasi, masyarakat merasa tidak terwakili dan menunjukkan ketidakpuasan dengan gerakan mencoblos semua kandidat. Bahkan, di beberapa daerah, masyarakat menolak kehadiran calon tertentu sebagai bentuk protes.
“Di daerah-daerah dengan calon tunggal, ada gerakan mendaftarkan kotak kosong setelah calon tunggal didaftarkan. Contohnya di Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, dan beberapa daerah lainnya,” ungkapnya.
Ketidakpuasan ini juga memunculkan wacana mengenai suara kosong, kotak kosong, atau gerakan tidak memilih calon tunggal yang dibahas secara luas di ruang publik.
“Diskusi mengenai blank vote, suara kosong, kotak kosong, atau none of the above, menarik untuk dibahas karena ini menunjukkan bahwa tidak semua ekspresi politik dapat diwakili oleh pasangan calon yang ada di kotak suara,” tambah Titi.
Oleh karena itu, Titi merekomendasikan adanya evaluasi terhadap sentralisasi pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Selain itu, dia juga menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan kepada pengurus partai di daerah, bukan hanya terpusat di DPP.
