CIPTAWARTA.COM – Utusan Khusus Presiden (UKP) Republik Indonesia Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono telah menyiapkan transisi kepemimpinan terkait dengan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Hal ini bertujuan agar pemerintahan baru tidak perlu memulai dari awal dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
Mardiono mengungkapkan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta”. FGD ini mengundang para stakeholders dari berbagai kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi untuk merangkum masukan strategis dalam perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan menjelang akhir masa pemerintahan yang akan diestafetkan ke pemerintahan berikutnya.
“Dalam FGD ini, saya kembali bertemu dengan para narasumber yang pernah terlibat dalam kajian kebijakan di UKP. Tujuan dari FGD ini adalah untuk mengumpulkan catatan dan masukan penting mengenai kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta membuat rekomendasi bagi pemerintahan yang akan datang,” ujar Mardiono pada Selasa (8/10/2024).
Mardiono berharap hasil kajian, kunjungan kerja, dan diskusi yang telah dilakukan oleh UKP dapat menjadi masukan bagi pemerintahan mendatang yang akan menghadapi tantangan global dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin agar apa yang telah kita kerjakan tidak perlu dimulai dari awal lagi. Setidaknya, hal ini dapat menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk menghadapi tantangan megatren global dalam mencapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” jelas Mardiono.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University, Prof Drajat Martianto. Dia mengatakan bahwa keterlibatan berbagai sektor, termasuk akademisi, sangat penting dalam mengembangkan best practices menjadi future policies yang berbasis bukti.
“Ini adalah hal yang baik bahwa kita mengakhiri masa tugas dengan melakukan evaluasi seperti ini. Saya setuju dengan Pak Mardiono bahwa pemerintahan ke depan harus belajar dari best practices dan masukan kebijakan dari diskusi ini. Kita tidak bisa terus-menerus memulai dari awal,” ujar Prof Drajat.
“Pelibatan berbagai sektor, termasuk akademisi, dalam mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD seperti ini adalah sesuatu yang harus terus dilakukan. Kita berharap apa yang dibahas dapat menjadi awal dari masukan penting bagi pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, hadir juga perwakilan dari Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendes-PDTT, PUPR, peneliti BRIN, pengamat kebijakan, dan para stakeholders lainnya.
