ciptawarta.com – Dalam upaya mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan pemerintahan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di The Meru Sanur, Kota Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024). Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kemendagri yang bertujuan untuk menguatkan hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum dalam menyusun dan meninjau setiap kebijakan, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk menghindari persoalan di kemudian hari. Mendagri juga menyoroti banyaknya persoalan hukum yang ada di lingkungan pemerintahan dan selalu mengikuti informasi setiap gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA).
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa persoalan hukum di lingkungan pemerintahan ini sangat banyak. Hampir setiap minggu ada gugatan yang diajukan,” ujar Tito.
Mendagri juga membeberkan bahwa dari tahun 2020-2024, terdapat 892 rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan daerah ke Kemendagri. Sementara itu, Kemendagri menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) dan 138 Instruksi Mendagri.
Rakornas ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Target utamanya adalah membangun emotional bonding dan hubungan personal antar komunitas Biro Hukum,” ucapnya.
Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, antara lain Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Selain itu, terdapat juga Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Roberia.
