CIPTAWARTA.COM – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah mencapai kesepakatan untuk memperkuat perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pertemuan kedua menteri tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas tentang penguatan perlindungan bagi PMI dan langkah-langkah untuk mencegah TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa PMI merupakan aset bangsa yang sangat berarti. “PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat untuk mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal dan mencegah warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus pada Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.
Agus Andrianto juga menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang seringkali dimanfaatkan oleh jaringan TPPO. “Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan banyak pintu masuk, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap yang paling sering ditemukan berada di wilayah Kalimantan melalui jalur darat, Kepulauan Riau melalui jalur laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda. “Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami. Penguatan pengawasan di perbatasan merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara tidak prosedural.
“MoU ini akan mencakup penerbitan paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI serta menjaga martabat mereka di kancah internasional.
