CIPTAWARTA.COM – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK , Jumat (8/11/2024). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menegaskan bahwa kedua kasus tersebut melibatkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Kami meminta kepada KPK untuk memberikan kepastian hukum terkait skandal kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam kasus e-KTP,” ujar Hasan di Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, kami juga menyoroti kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten,” tambahnya.
Hasan juga menyebutkan bahwa dugaan korupsi pengadaan alkes di Provinsi Banten melibatkan nama Rano Karno. Untuk itu, pihaknya telah mengirim surat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024 untuk meminta kejelasan terkait kasus tersebut.
“Kami tidak ingin masalah Pramono Anung dan Rano Karno dibiarkan tanpa kepastian hukum, karena hal ini dapat menimbulkan spekulasi yang tidak jelas di masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan bahwa kedua sosok tersebut merupakan pihak yang bersih dari korupsi. “Mereka telah membuktikan integritasnya selama menjabat di pemerintahan selama puluhan tahun,” kata Chico.
