ciptawarta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui telah mendengar banyak laporan yang menunjukkan adanya keberpihakan institusi negara menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Megawati mengungkapkan bahwa banyak aparat dari institusi negara yang melakukan pemaksaan terhadap rakyat dengan memberikan bantuan sosial agar memilih pasangan calon tertentu.
“Saya telah mendengar banyak laporan terkait institusi negara yang tidak netral,” ungkap Megawati dalam sebuah video yang ditayangkan saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI tersebut menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan memanfaatkan institusi negara. Megawati berharap agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan iming-iming bantuan sosial tersebut dan tetap teguh dalam pilihan politik mereka pada Pilkada 2024.
Megawati juga mengingatkan tentang masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia juga bijak dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu memberikan jaminan masa depan.
